Halaman baru
- 24 Juni 2018 21.29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (versi) [130.826 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH == BAB I KETENTUAN UMUM == === Pengertian === ==== Pasal 1 ==== Dalam U...')
- 20 Juni 2018 21.43 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (versi) [35.155 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional ma...')
- 20 Juni 2018 13.22 Bea Meterai (versi) [14.293 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '== Dasar Hukum == Dasar hukum pengenaani bea meterai adalah Undang-Undang NOmor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Meterai. Undang-Undang ini berlaku se...')
- 18 Juni 2018 11.47 Pajak Bumi dan Bangunan (versi) [40.257 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '== Dasar Hukum == Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994....') (Tag: Suntingan visual)
- 18 Juni 2018 09.18 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (versi) [9.557 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,') (Tag: Suntingan visual)
- 18 Juni 2018 06.13 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (versi) [10.183 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '== Dasar Hukum == Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. == Paja...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 22.09 Pajak Negara (versi) [2.033 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah : # Pajak Penghasilan (PPh). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sea...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 21.49 Tarif Pajak (versi) [1.260 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Ada 4 (empat) macam tarif pajak : # rif Sebanding / Proporsional. # Tarif Tetap. # Tarif Progresif. # Tarif Degresif.') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 21.43 Hambatan Pemungutan Pajak (versi) [709 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : # Perlawanan Pasif. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh : #* rkemban...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 21.24 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak (versi) [528 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak : # Ajaran Formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditera...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 20.56 Tata Cara Pemungutan Pajak (versi) [3.229 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '== Stelsel Pajak == Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel : # Stelsel Nyata (Riel Stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 20.47 Pengelompokan Pajak (versi) [1.173 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '== Menurut Golongannya == # Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Cont...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 17.04 Hukum Pajak (versi) [1.624 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut : # Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu indivi...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 13.41 Teori-Teori yang mendukung pemungutan pajak (versi) [1.654 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain : # '''Teori As...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 09.30 Syarat Pemungutan Pajak (versi) [1.810 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 09.22 Fungsi Pajak (versi) [542 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu : # Fungsi Anggaran (''Budgetair''). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengelu...') (Tag: Suntingan visual)
- 17 Juni 2018 08.44 Definisi dan Unsur Pajak (versi) [1.369 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Definisi Pajak')
