Halaman Utama: Perbedaan revisi
(4 revisi antara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 27: | Baris 27: | ||
== Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan == | == Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan == | ||
− | Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | + | [[Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan]] |
== Penagihan Pajak dengan Surat Paksa == | == Penagihan Pajak dengan Surat Paksa == | ||
Baris 59: | Baris 59: | ||
== Bea Meterai == | == Bea Meterai == | ||
− | Bea Meterai | + | [[Bea Meterai]] |
== Pajak Bumi dan Bangunan == | == Pajak Bumi dan Bangunan == | ||
− | Pajak Bumi dan Bangunan | + | [[Pajak Bumi dan Bangunan]] |
== Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan == | == Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan == | ||
− | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | + | [[Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan]] |
+ | |||
+ | == Peraturan == | ||
+ | [[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah]] | ||
<strong>MediaWiki telah terpasang dengan sukses.</strong> | <strong>MediaWiki telah terpasang dengan sukses.</strong> |
Revisi terkini pada 24 Juni 2018 21.29
Daftar isi
- 1 Dasar-dasar Perpajakan
- 2 Pajak Negara dan Pajak Daerah
- 3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- 5 Pajak Penghasilan
- 6 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 7 Bea Meterai
- 8 Pajak Bumi dan Bangunan
- 9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 10 Peraturan
- 11 Memulai penggunaan
Dasar-dasar Perpajakan
Teori-Teori yang mendukung pemungutan pajak
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Pajak Negara dan Pajak Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Umum
Bentuk Usaha Tetap
Penyusutan, Amortisasi dan Revaluasi
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
Pajak Penghasilan Pasal 26
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh yang Bersifat Final)
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Bea Meterai
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
MediaWiki telah terpasang dengan sukses.
Silakan baca Panduan Pengguna untuk cara penggunaan perangkat lunak wiki ini.