Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
   • Hukum Tata Negara
   • Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
   • Hukum Pajak
   • Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan,