Hukum Pajak: Perbedaan revisi
| Baris 6: | Baris 6: | ||
#* Hukum Pajak | #* Hukum Pajak | ||
#* Hukum Pidana | #* Hukum Pidana | ||
| + | Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. | ||
Revisi per 17 Juni 2018 17.06
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :
- Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana
Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.
