Syarat Pemungutan Pajak - Riwayat revisi

Admin pada 17 Juni 2018 06.35

2018-06-17T06:35:46Z

Admin pada 17 Juni 2018 06.29

2018-06-17T06:29:27Z

Admin pada 17 Juni 2018 06.28

2018-06-17T06:28:57Z

Admin pada 17 Juni 2018 06.28

2018-06-17T06:28:35Z

Admin pada 17 Juni 2018 06.25

2018-06-17T06:25:15Z

Admin pada 17 Juni 2018 06.21

2018-06-17T06:21:09Z

Admin pada 17 Juni 2018 06.16

2018-06-17T06:16:22Z

Admin: ←Membuat halaman berisi 'Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :'

2018-06-17T02:30:09Z

←Membuat halaman berisi 'Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :'

Halaman baru

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 # '''Pemungutan Pajak Harus Adil''' (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
-# '''Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang''' (Syarat Yuridis). Di Indonesia
+# '''Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang''' (Syarat Yuridis). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
-# '''Tidak Mengganggu Perekonomian''' (Syarat Ekonomis).
+# '''Tidak Mengganggu Perekonomian''' (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
-# '''Pemungutan Pajak Harus Efisien''' (Syarat Finansial).
+# '''Pemungutan Pajak Harus Efisien''' (Syarat Finansial). Sesuai fungsi ''budgetair'', biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
 # '''Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.''' Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan yang baru, prinsip ini dinyatakan dalam beberapa aturan misalnya sebagai berikut :
 #* Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 #* Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 (satu) tarif, yaitu 10%.
 #* Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2018 06.29
Baris 8:		Baris 8:
	#* Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 (satu) tarif, yaitu 10%.		#* Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 (satu) tarif, yaitu 10%.
	#* Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).		#* Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).
−	#**

@@ Baris 3: / Baris 3: @@
 # '''Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang''' (Syarat Yuridis). Di Indonesia
 # '''Tidak Mengganggu Perekonomian''' (Syarat Ekonomis).
 # '''Pemungutan Pajak Harus Efisien''' (Syarat Finansial).
 # '''Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.''' Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan yang baru, prinsip ini dinyatakan dalam beberapa aturan misalnya sebagai berikut :
 #* Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

@@ Baris 5: / Baris 5: @@
 # '''Pemungutan Pajak Harus Efisien''' (Syarat Finansial).
 # '''Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.''' Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan yang baru, prinsip ini dinyatakan dalam beberapa aturan misalnya sebagai berikut :
-#*
+#* Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :
-# Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
+# '''Pemungutan Pajak Harus Adil''' (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
-# Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).
+# '''Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang''' (Syarat Yuridis). Di Indonesia
-# Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
+# '''Tidak Mengganggu Perekonomian''' (Syarat Ekonomis).
-# Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).
+# '''Pemungutan Pajak Harus Efisien''' (Syarat Finansial).
-# Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.
+# '''Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.''' Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan yang baru, prinsip ini dinyatakan dalam beberapa aturan misalnya sebagai berikut :

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2018 06.16
Baris 1:		Baris 1:
	Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :		Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :
		+	# Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).
		+	# Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).
		+	# Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
		+	# Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).
		+	# Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.