Pajak Bumi dan Bangunan - Riwayat revisi

Admin: /* Bagi Wajib Pajak */

2018-06-20T07:26:18Z

‎Bagi Wajib Pajak

Admin: /* Keberatan */

2018-06-20T06:46:37Z

‎Keberatan

Admin: /* Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan */

2018-06-20T06:01:12Z

‎Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan

Admin: /* Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan */

2018-06-20T05:57:27Z

‎Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan

Admin: /* Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) */

2018-06-20T05:55:10Z

‎Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Admin: /* Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) */

2018-06-20T05:51:16Z

‎Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Admin: /* Tarif PBB-P2 */

2018-06-20T05:44:09Z

‎Tarif PBB-P2

Admin: /* Tarif PBB-P2 */

2018-06-20T05:38:07Z

‎Tarif PBB-P2

Admin: /* Subjek dan Wajib Pajak */

2018-06-20T05:37:12Z

‎Subjek dan Wajib Pajak

Admin: /* Objek Pajak */

2018-06-20T05:33:07Z

‎Objek Pajak

@@ Baris 267: / Baris 267: @@
   Kewajiban merahasiakan ditiadakan (tidak ada rahasia jabatan dalam hubungannya dengan PBB). Contoh : laporan tertulis tentang mutasi objek pajak, antara lain : jual-beli, hibah, dan warisan.
 == Sanksi ==
 === Bagi Wajib Pajak ===
 * Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan lan ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 06.46
Baris 171:		Baris 171:

	== Keberatan dan Banding ==		== Keberatan dan Banding ==
		+
		+	[[Berkas:Keberatan dan Banding.png\|jmpl]]

	=== Keberatan ===		=== Keberatan ===

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 06.01
Baris 334:		Baris 334:

	Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.		Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
		+
		+	Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
		+
		+	Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut :
		+	# SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
		+	# Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

@@ Baris 332: / Baris 332: @@
 === Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan ===
 PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
 Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 05.55
Baris 330:		Baris 330:
	=== Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ===		=== Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ===
	Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten / kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten / kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
		+	=== Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan ===
		+	PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
		+	Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 05.51
Baris 328:		Baris 328:
	# Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.		# Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
	Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.		Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.
		+	=== Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ===
		+	Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten / kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 05.44
Baris 321:		Baris 321:
	=== Tarif PBB-P2 ===		=== Tarif PBB-P2 ===
	Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
		+	=== Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ===
		+	NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
		+	Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :
		+	# Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya.
		+	# Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
		+	# Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
		+	Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 05.38
Baris 320:		Baris 320:
	PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung dengan cara : PBB-P2 = Tarif x (NJOP - NJOPTKP)		PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung dengan cara : PBB-P2 = Tarif x (NJOP - NJOPTKP)
	=== Tarif PBB-P2 ===		=== Tarif PBB-P2 ===
		+	Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 05.37
Baris 316:		Baris 316:

	=== Subjek dan Wajib Pajak ===		=== Subjek dan Wajib Pajak ===
		+	Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
		+	=== Cara Menghitung PBB-P2 ===
		+	PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung dengan cara : PBB-P2 = Tarif x (NJOP - NJOPTKP)
		+	=== Tarif PBB-P2 ===

@@ Baris 309: / Baris 309: @@
 Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 # Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
+# Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.