Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - Riwayat revisi

Admin: /* Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak */

2018-06-22T04:23:41Z

‎Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Admin: /* Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak */

2018-06-22T04:21:23Z

‎Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Admin: /* Fungsi SSP */

2018-06-21T23:19:12Z

‎Fungsi SSP

Admin: /* Kesengajaan */

2018-06-21T23:12:59Z

‎Kesengajaan

Admin: /* Kesengajaan */

2018-06-21T22:52:24Z

‎Kesengajaan

Admin: /* Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT */

2018-06-21T22:51:17Z

‎Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Admin: /* Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT */

2018-06-21T22:27:41Z

‎Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Admin: /* Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT */

2018-06-21T22:23:49Z

‎Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Admin: /* Batas Waktu Penyampaian SPT */

2018-06-21T13:03:45Z

‎Batas Waktu Penyampaian SPT

Admin: /* Prosedur Penyelesaian SPT */

2018-06-21T12:12:50Z

‎Prosedur Penyelesaian SPT

@@ Baris 261: / Baris 261: @@
 *# PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
 *# PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipotong / dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 *# PPh Pasal 15

← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Juni 2018 04.21
Baris 259:		Baris 259:
	* Pembayaran Masa		* Pembayaran Masa
	*# PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.		*# PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
		+	*# PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
		+	*# PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipotong / dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		+	*# PPh Pasal 15

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Juni 2018 23.19
Baris 249:		Baris 249:
	Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.		Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
	=== Fungsi SSP ===		=== Fungsi SSP ===
		+	SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
		+
		+	=== Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak ===
		+	# Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
		+	# Kantor Pos.
		+
		+	=== Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak ===
		+	Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut :
		+	* Pembayaran Masa
		+	*# PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

@@ Baris 242: / Baris 242: @@
 Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
 ==== Kesengajaan ====
-Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang
+Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

@@ Baris 242: / Baris 242: @@
 Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
 ==== Kesengajaan ====
-Setiap orang
+Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang

@@ Baris 235: / Baris 235: @@
 # Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
 # Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
-# Rp. 1000.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
+# Rp. 1000.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Juni 2018 22.27
Baris 231:		Baris 231:

	=== Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT ===		=== Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT ===
−	Apabila surat	+	Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :
		+	# Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
		+	# Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
		+	# Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
		+	# Rp. 1000.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Juni 2018 22.23
Baris 213:		Baris 213:
	=== Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT ===		=== Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT ===
	Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.		Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.
		+
		+	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :
		+	# Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang.
		+	# Laporan keuangan sementara.
		+	# Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
		+
		+	Pemberitahaun Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
		+
		+	Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan :
		+	# Secara langsung.
		+	# Melalui pos dengan bukti penerimaan surat.
		+	# Dengan cara lain, yang meliputi :
		+	## melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat; atau
		+	## saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
		+
		+	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
		+
		+	=== Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT ===
		+	Apabila surat

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Juni 2018 13.03
Baris 206:		Baris 206:

	=== Batas Waktu Penyampaian SPT ===		=== Batas Waktu Penyampaian SPT ===
		+	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
		+	# Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan <b>paling lama akhir bulan berikutnya</b> setelah berakhirnya Masa Pajak.
		+	# Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
		+	# Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
		+
		+	=== Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT ===
		+	Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Juni 2018 12.12
Baris 165:		Baris 165:
	*# Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.		*# Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
	*# Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan : Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.		*# Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan : Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.
		+	=== Pembetulan SPT dan Pengungkapan Ketidakbenaran ===
		+	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan :
		+	# Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak.
		+	# Pemeriksaan.
		+	# Pemeriksaan Bukti Permulaan.
		+
		+	Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.
		+
		+	Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
		+
		+	Wajib Pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
		+
		+	Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
		+
		+	Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :
		+	# Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
		+	# Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
		+	# Jumlah harga menjadi lebih besar atau lebih kecil.
		+	# Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.
		+
		+	Pajak yang kurang dibayar dan timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
		+
		+	Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Kebutusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
		+
		+	=== Jenis SPT ===
		+	Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
		+	# Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
		+	# Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
		+
		+	SPT meliputi :
		+	# SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
		+	# SPT Masa yang terdiri dari :
		+	## SPT Masa Pajak Penghasilan.
		+	## SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
		+	## SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
		+
		+	SPT dapat berbentuk :
		+	# Formulir kertas (<i>hardcopy</i>).
		+	# Dokumen elektronik.
		+
		+	=== Batas Waktu Penyampaian SPT ===