Hukum Pajak - Riwayat revisi

Admin pada 20 Juni 2018 16.23

2018-06-20T16:23:11Z

Admin pada 17 Juni 2018 13.01

2018-06-17T13:01:01Z

Admin pada 17 Juni 2018 13.00

2018-06-17T13:00:44Z

Admin pada 17 Juni 2018 13.00

2018-06-17T13:00:08Z

Admin pada 17 Juni 2018 12.59

2018-06-17T12:59:52Z

Admin pada 17 Juni 2018 10.20

2018-06-17T10:20:33Z

Admin pada 17 Juni 2018 10.13

2018-06-17T10:13:03Z

Admin pada 17 Juni 2018 10.09

2018-06-17T10:09:08Z

Admin pada 17 Juni 2018 10.08

2018-06-17T10:08:38Z

Admin pada 17 Juni 2018 10.06

2018-06-17T10:06:12Z

@@ Baris 9: / Baris 9: @@
 Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :
-# '''Hukum pajak materiil''', memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
+# '''Hukum pajak materiil''', memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 # '''Hukum pajak formil''', memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum ini memuat, antara lain :
 #*   Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 #*Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 #*Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

@@ Baris 9: / Baris 9: @@
 Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :
-# Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
+# '''Hukum pajak materiil''', memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
-# Hukum pajak formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum ini memuat, antara lain :
+# '''Hukum pajak formil''', memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum ini memuat, antara lain :
 #*   Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 #*Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 #*Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

@@ Baris 10: / Baris 10: @@
 Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :
 # Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
-# Hukum pajak formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain :
+# Hukum pajak formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hukum ini memuat, antara lain :
 #*   Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 #*Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 #*Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

@@ Baris 11: / Baris 11: @@
 # Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 # Hukum pajak formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain :
-#*   ta cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
+#*   Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 #*Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 #*Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

@@ Baris 9: / Baris 9: @@
 Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :
-# Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Conth Undang-Undang Pajak Penghasilan.
+# Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.
-# Hukum pajak formil
+# Hukum pajak formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hkum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain :

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2018 10.20
Baris 9:		Baris 9:

	Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :		Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :
−	# Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan,	+	# Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Conth Undang-Undang Pajak Penghasilan.
		+	# Hukum pajak formil

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2018 10.13
Baris 9:		Baris 9:

	Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :		Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :
		+	# Hukum pajak materiil, memuat norma-normayang menerangkan keadaan perbuatan,

@@ Baris 7: / Baris 7: @@
 #* Hukum Pidana
 Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.
 Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2018 10.08
Baris 7:		Baris 7:
	#* Hukum Pidana		#* Hukum Pidana
	Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.		Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.
		+	Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2018 10.06
Baris 6:		Baris 6:
	#* Hukum Pajak		#* Hukum Pajak
	#* Hukum Pidana		#* Hukum Pidana
		+	Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.