Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Riwayat revisi

Admin pada 18 Juni 2018 04.42

2018-06-18T04:42:54Z

Admin: /* Ketentuan Bagi Pejabat */

2018-06-18T04:42:42Z

‎Ketentuan Bagi Pejabat

Admin: /* Ketentuan Bagi Pejabat */

2018-06-18T04:40:48Z

‎Ketentuan Bagi Pejabat

Admin pada 18 Juni 2018 04.28

2018-06-18T04:28:38Z

Admin pada 18 Juni 2018 04.25

2018-06-18T04:25:17Z

Admin pada 18 Juni 2018 04.24

2018-06-18T04:24:59Z

Admin: /* Saat Terutangnya Pajak */

2018-06-18T04:13:04Z

‎Saat Terutangnya Pajak

Admin: /* Cara Menghitung BPHTB */

2018-06-18T04:10:58Z

‎Cara Menghitung BPHTB

Admin pada 18 Juni 2018 04.09

2018-06-18T04:09:41Z

Admin: /* Dasar Pengenaan Pajak */

2018-06-18T04:01:01Z

‎Dasar Pengenaan Pajak

← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2018 04.42
Baris 130:		Baris 130:
	# Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		# Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
	# PPAT / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Atas pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.		# PPAT / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Atas pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
−	#

@@ Baris 129: / Baris 129: @@
 # Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
 # Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
+#

@@ Baris 126: / Baris 126: @@
 # Kepala kantor bidang pertanahan.
 Untuk para pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
-# PPAT / Notaris
+# PPAT / Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. PPAT / Notaris yang melanggar ketentuan in dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2018 04.28
Baris 119:		Baris 119:
	== Tempat Pajak Terutang ==		== Tempat Pajak Terutang ==
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada.		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada.
		+
		+	== Ketentuan Bagi Pejabat ==
		+	Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah :
		+	# Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris.
		+	# Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
		+	# Kepala kantor bidang pertanahan.
		+	Untuk para pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
		+	# PPAT / Notaris

← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2018 04.25
Baris 119:		Baris 119:
	== Tempat Pajak Terutang ==		== Tempat Pajak Terutang ==
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada.		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada.
−	##

@@ Baris 100: / Baris 100: @@
 # Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk :
 ## Jual-beli.
 ##

← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2018 04.13
Baris 97:		Baris 97:

	== Saat Terutangnya Pajak ==		== Saat Terutangnya Pajak ==
		+	Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah :
		+	# Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk :
		+	## Jual-beli.
		+	##

← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2018 04.10
Baris 95:		Baris 95:
	\|Rp. 500.000,-		\|Rp. 500.000,-
	\|}		\|}
		+
		+	== Saat Terutangnya Pajak ==

← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2018 04.09
Baris 74:		Baris 74:
	== Tarif Pajak ==		== Tarif Pajak ==
	Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
		+
		+	== Cara Menghitung BPHTB ==
		+	{\| class="wikitable"
		+	\|BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) x tarif pajak
		+	\|}
		+	Contoh :
		+
		+	Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 70.000.000,-. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang berlaku di kabupaten / kota tersebut Rp. 60.000.000,- dan tarif pajaknya 5%.
		+	{\| class="wikitable"
		+	\|Nilai Perolehan Objek Pajak
		+	\|Rp. 70.000.000,-
		+	\|-
		+	\|Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
		+	\|Rp. 60.000.000,-
		+	\|-
		+	\|
		+	\|Rp. 10.000.000,-
		+	\|-
		+	\|BPHTB yang terutang (Rp. 10.000.000,- x 5%)
		+	\|Rp. 500.000,-
		+	\|}

@@ Baris 67: / Baris 67: @@
 ## Hadiah.
 # Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang.
-# Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NOPO sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB.
+# Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB.
 == Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ==