Bea Meterai - Riwayat revisi

Admin: /* Sanksi-Sanksi */

2018-06-20T14:38:54Z

‎Sanksi-Sanksi

Admin: /* Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan */

2018-06-20T14:14:36Z

‎Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Admin: /* Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan */

2018-06-20T14:10:03Z

‎Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Admin: /* Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan */

2018-06-20T11:51:37Z

‎Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Admin: /* Daluwarsa */

2018-06-20T11:46:35Z

‎Daluwarsa

Admin: /* Sanksi Pidana */

2018-06-20T11:40:08Z

‎Sanksi Pidana

Admin: /* Ketentuan Khusus */

2018-06-20T10:12:51Z

‎Ketentuan Khusus

Admin: /* Sanksi Administrasi */

2018-06-20T10:11:54Z

‎Sanksi Administrasi

Admin: /* Sanksi Administrasi */

2018-06-20T10:06:50Z

‎Sanksi Administrasi

Admin: /* Sanksi Administrasi */

2018-06-20T10:06:18Z

‎Sanksi Administrasi

@@ Baris 69: / Baris 69: @@
 == Cara Pelunasan Bea Meterai ==
 # Dengan menggunakan benda meterai, yaitu :
 ## Meterai tempel.
@@ Baris 91: / Baris 92: @@
 # Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.
 == Sanksi-Sanksi ==
 === Sanksi Administrasi ===
 Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 14.14
Baris 148:		Baris 148:

	Secara ringkas perbedaan antara ABM 1921 (yang lama) dengan Undang-Undang Bea Meterai (yang baru) dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut :		Secara ringkas perbedaan antara ABM 1921 (yang lama) dengan Undang-Undang Bea Meterai (yang baru) dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut :
		+
		+	{\| class="wikitable"
		+	!No.
		+	!URAIAN
		+	!ABM 1921
		+	!UU Bea Meterai
		+	\|-
		+	\|1.
		+	\|Jumlah pasal
		+	\|142 pasal
		+	\|18 pasal
		+	\|-
		+	\|2.
		+	\|Objek
		+	\|Bersifat perdata dan publik (tertentu)
		+	\|Bersifat perdata (sangat terbatas)
		+	\|-
		+	\|3.
		+	\|Macam / jenis pemeteraian
		+	\|B.M. Umum
		+	B.M. Luas Kertas
		+
		+	B.M. Luar Biasa
		+
		+	B.M. Tetap
		+
		+	B.M. Sebanding
		+	\| -
		+	-
		+
		+	-
		+
		+	Bea Meterai Tetap
		+
		+	-
		+	\|-
		+	\|4.
		+	\|Tarif
		+	\|167 macam
		+	\|2 macam
		+	\|-
		+	\|5.
		+	\|Cara pelunasan
		+	\|Benda Meterai
		+	SKUM
		+
		+	Cara lain
		+	\|Benda Meterai
		+	-
		+
		+	Cara lain
		+	\|-
		+	\|6.
		+	\|Daluwarsa
		+	\|3 tahun sejak diketahui
		+	\|5 tahun sejak dokumen dibuat
		+	\|}

@@ Baris 142: / Baris 142: @@
 # Tambahan untuk Pasal 7 Ayat 8 : Kertas biasa yang dipakai untuk lembaran berikutnya (karena isi dokumen terlalu panjang) tidak perlu memakai meterai lagi karena masih merupakan satu kesatuan (prinsip satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai).
 # Micro film perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dalam komputer, tidak terutang Bea Meterai.
-# Tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang Bea Meterai karena rangkap / tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli.
+# Tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang Bea Meterai karena rangkap / tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi (tanda tangan asli), maka terutang Bea Meterai.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 11.51
Baris 139:		Baris 139:
	# Kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan / penting adalah terutangnya pajak.		# Kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan / penting adalah terutangnya pajak.
	# Warna tinta yang ditulis pada meterai tidak menjadi masalah. Misalnya pencantuman tanggal menggunakan tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh, yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim / biasa dipakai.		# Warna tinta yang ditulis pada meterai tidak menjadi masalah. Misalnya pencantuman tanggal menggunakan tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh, yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim / biasa dipakai.
		+	# Tulisan pada dokumen (misalnya tulisan di kertas meterai) tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus. Kalau ada kesalahan lebih baik dicoret dan dituliskan yang benar.
		+	# Tambahan untuk Pasal 7 Ayat 8 : Kertas biasa yang dipakai untuk lembaran berikutnya (karena isi dokumen terlalu panjang) tidak perlu memakai meterai lagi karena masih merupakan satu kesatuan (prinsip satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai).
		+	# Micro film perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dalam komputer, tidak terutang Bea Meterai.
		+	# Tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang Bea Meterai karena rangkap / tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 11.46
Baris 130:		Baris 130:
	== Daluwarsa ==		== Daluwarsa ==
	Daluwarsa dari kewajiban memenuhi Bea Meterai ditetapkan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.		Daluwarsa dari kewajiban memenuhi Bea Meterai ditetapkan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.
		+	== Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan ==
		+	Untuk lebih melengkapi mengenai penjelasan tentang Bea Meterai, berikut ini diberikan pokok-pokok tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu :
		+	# Transaksi intern perusahaan (unit keuangan, unit produksi) tidak perlu memakai bea meterai.
		+	# Kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan Bea Meterai.
		+	# Yang menanggung bea meterai apabila ada sesuatu di kemudian hari (pelanggaran administrasi) adalah pemegang dokumen. Yang terutang Bea Meterai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut.
		+	# Tanggal meterai.
		+	# Tanggal yang tercantum di meterai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen.
		+	# Kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan / penting adalah terutangnya pajak.
		+	# Warna tinta yang ditulis pada meterai tidak menjadi masalah. Misalnya pencantuman tanggal menggunakan tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh, yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim / biasa dipakai.

@@ Baris 119: / Baris 119: @@
 === Sanksi Pidana ===
 Sanksi pidana, antara lain :
-# Pemalsuan
+# Pemalsuan / peniruan meterai tempel, kertas meterai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan meterai.

@@ Baris 117: / Baris 117: @@
 ## Penundaan kenaikan gaji berkala / pangkat.
 ## Pemberhentian.
-##
+=== Sanksi Pidana ===

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 10.11
Baris 106:		Baris 106:
	\|}		\|}
	Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.		Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
		+
		+	=== Ketentuan Khusus ===
		+	# Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :
		+	## Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
		+	## Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan.
		+	## Membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.
		+	## Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.
		+	# Sanksi atas poin 1, sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain :
		+	## Teguran lisan, teguran tertulis.
		+	## Penundaan kenaikan gaji berkala / pangkat.
		+	## Pemberhentian.
		+	##

@@ Baris 103: / Baris 103: @@
 |-
 |Jumlah pemeteraian kemudian
-|Rp. 18.000,-
+|'''<u>Rp. 18.000,-</u>'''
 |}
 Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2018 10.06
Baris 94:		Baris 94:
	Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar.		Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar.
	Misalnya Bea Meterai terutang Rp. 6.000,-. Akibat kelalaian belum mengenakan bea meterai, maka Bea Meterai dan saksi yang harus dibayar adalah :		Misalnya Bea Meterai terutang Rp. 6.000,-. Akibat kelalaian belum mengenakan bea meterai, maka Bea Meterai dan saksi yang harus dibayar adalah :
		+
		+	{\| class="wikitable"
		+	\|Bea Meterai yang terutang
		+	\|Rp. 6.000,-
		+	\|-
		+	\|Denda administrasi
		+	\|Rp. 12.000,-
		+	\|-
		+	\|Jumlah pemeteraian kemudian
		+	\|Rp. 18.000,-
		+	\|}
		+	Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.